Terhambat Realisasi Bandara

* Purwokerto Pusat Kawasan Nasional
PURWOKERTO- Kabupaten Banyumas khususnya Purwokerto oleh Provinsi Jateng telah diusulkan ­menjadi kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sementara ini, posisinya dalam struktur pemetaan kawasan tata ruang masih masuk kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
‘’Kalau menjadi PKN harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya seperti bandara,’’ ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pem­kab Banyumas, Joko Wikanto, dalam diskusi terbatas dengan Suara Merdeka, Rabu lalu.

Mewujudkan bandara terdekat di wilayah Banyumas Raya dengan magnet penggerak dari Kota Purwokerto, kini diarahkan untuk meningkatkan Lapang­an Udara (Lanud) Wirasaba Purbalingga menjadi bandara komersial.

Faktor Kunci

Posisi bandara di Purbalingga dengan jarak tempuh yang relatif dekat dengan Purwokerto dinilai menjadi faktor kunci untuk pengembangan lanud tersebut ke depan.
Saat ini Purwokerto telah ditetapkan sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, dan parawisata. Adapun wilayah Banyumas sendiri terfokus pula ke sektor pertanian, perikan­an, pertenakan, industri kerajinan, dan pertambangan lain.

Seperti diketahui, daya dukung untuk merealisasikan Bandara Wirasaba sudah muncul dari Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Termasuk Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan sejumlah kabupaten tetangga lain.

Kini prosesnya masih ada di tangan TNI AU yang tengah mengupayakan perubahan status. Bupati Banyumas dan Purbalingga tinggal memberikan surat pernyataan dukungan yang kemudian dilanjutkan pembangunan sarana dan prasana penunjang yang mulai disusun secara berkala. Dimulai dari pembangunan jembatan Linggamas.

‘’Kalau daerah sudah siap, pusat siap membantu maksimal, bahkan bisa jadi nanti mengambil alih peran,’’ kata Joko
Di Jateng, lanjut dia, baru ada tiga wilayah yang ditetapkan sebagai PKN. Yakni wilayah Semarang masuk Ke­dung­sa­pur (Kendal, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi), kemudian Sukaharjo, dan Cilacap.

Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda, Sudrajat, menambahkan dalam Perda No 10 Tahun 2011 tentang RTRW, wilayah Purwokerto kini dikembangkan menjadi wilayah perkotaan bukan kota semata.

Meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat. Kemu­dian sebagian Kecamatan Sumbang, Baturraden, Kedungbanteng, Kemba­ran, Karanglewas, Sokaraja, dan Patikra­ja.
Menurutnya, Purwokerto kini sudah masuk kategori kota mandiri dengan sentra di sepanjang Jl Jenderal Soedirman. Di sepanjang kawasan tersebut berbagai pusat pelayanan muncul dan sudah tersedia.

Mulai dari grosir dan sektor informal, pasar modern, pemerintahan, pendidikan, perbankan hingga sektor jasa lain. Lima sampai 10 tahun ke depan di sepanjang jalan kolektor ini juga akan berdiri banyak kegiatan usaha baru, termasuk di wilayah sekitarnya.

Beberapa kawasan bisnis bakal dibangun, seperti di depan alun-alun, dalam waktu dekat bakal muncul supermal dan hotel berlantai 18. Bergeser ke arah timur, di depan SMP 1 ke selatan, dirancang menjadi kota satelit meski bisa jadi baru terwujud dalam ukuran jangka panjang.

Sementara di daerah kawasan pertokoan PJKA juga dikabarkan ke depan akan menjadi pusat bisnis terbesar de­ngan konsep supermal dan pusat perdagangan modern.
Diakui Sudrajat, potensi tersebut juga ti­dak lepas dari konsep arah kebijakan Pem­kab Banyumas yang terangkum di Perda RTRW. Dari sembilan arah kebijakan, pengembangan fungsi perdagangan dan jasa masuk urutan ketiga. (G22-17)

#suara merdeka