Gas Langka, Kembali ke Kayu Bakar

suara merdeka

BANYUMAS - Dua bulan terakhir ini masyarakat di Kabupaten Banyumas dipusingkan dengan kelangkaan gas elpiji kemasan 3 kg. Gas yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat ini sulit dicari.
Para pengguna elpiji harus mendatangi beberapa pangkalan hingga ke kecamatan lain. Beberapa warga mengakui, kini kembali menggunakan kayu bakar.

Harga kayu bakar per ikat mencapai Rp 5.000. Padahal, sebelumnya cuma Rp 3.500-4.000 per ikat. Sedangkan minyak tanah, setelah tidak disubsidi harganya mencapai Rp 8.000 per liter.

Menurut warga Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Karsiwen (35), memakai kayu bakar atau minyak tanah lebih mahal ketimbang elpiji. Karena gas tersebut bisa digunakan selama 11 hari, sedangkan kayu bakar per ikat hanya untuk dua hari, dan minyak tanah satu liter dipakai satu hari. ”Dari perbandingan itu, saya lebih memilih gas. Tapi karena gas susah didapat, saya kembali ke kayu bakar,” katanya, kemarin.

Memicu

Pilihan itu memang tepat. Namun dia sering dihadapkan permasalahan baru, yakni kelangkaan elpiji di Cilongok.

Keluhan warga makin bertambah karena dengan kelangkaan itu telah memincu kenaikan harga. Bayangkan saja, harga gas kemasan 3 kg di pengecer berkisar Rp 16.000 - Rp17.000 per tabung.

Harga itu jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sesuai SE Gubernur Jawa Tengah, harga elpiji 3 kg Rp 12.700 per tabung. ”Kami bingung, masyarakat sudah disuruh ganti gas tapi sekarang malah gasnya sulit dicari,” kata warga lainnya, Sri Wilujeng.

Seharusnya pemerintah konsekuen dengan program konversi minyak tanah ke elpiji. Pengadaan gas untuk masyarakat harus dipenuhi dan harganya sesuai HET.

Selain itu, Pertamina perlu memberikan sosialisasi tentang pemakaian gas yang aman kepada masyarakat.
Salah seorang pemilik pangkalan elpiji di Ajibarang, Gatot (35), menyatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan tabung elpiji 3 kg, yang rusak dan tidak dilengkapi sil.

Menyikapi kondisi tersebut, Gatot menyediakan sil dari tabung gas yang sudah kosong. Ini dilakukan demi menghindari keluhan masyarakat. (H60-35)