Gaji Guru Masuk APBN/D Bernuansa Politis

Gaji Guru Masuk APBN/D Bernuansa Politis

Semarang, CyberNews. Dikabulkannya permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berarti masuknya gaji guru dalam APBN/D menurut pakar dan pemerhati pendidikan dari Unnes Saratri Wilonoyudho sarat akan nuansa politis.

Ia menengarai dikabulkannya hal itu oleh MK merupakan buah dari bargain antar lembaga yakni DPR, Pemerintah, dan mungkin MK itu sendiri. Ia sendiri meragukan kesungguhan para politisi dalam memperjuangkan pendidikan. ''Kelihatannya sih berjuang tapi menggeluarkan keputusan yang mudah dipatahkan. Harusnya kan sejak awal memasang kuda-kuda yang kuat agar putusan jangan sampai mudah dipatahkan.''

Dijelaskannya, jumlah guru dari tahun ke tahun semakin bertambah. Mungkin saat ini, jika putusan MK itu dilaksanakan, APBN/D masih bisa mencukupi. ''Lha besok-besok bagaimana. Apalagi para guru yang sudah bersertifikasi harus mendapatkan tambahan tunjangan yang besarnya 1 kali gaji. Kalau anggaran pendidikan sebagian besar sudah tersedot untuk gaji guru, lantas bagaimana dengan pembangunan prasarana/sarana pendukung pendidikan yang lain.''

Ia juga meragukan niat tulus pemerintah untuk memajukan pendidikan. Menurut dia, dengan atau tanpa UU harusnya memajukan pendidikan harus tetap menjadi salah satu prioritas utama. Saratri menilai organisasi profesi guru dan para pendidik belum terorganisir dengan baik. ''Jadi posisi tawarnya rendah. Dan yang lebih parah, organisasi profesi guru malah dijadikan kendaraan/alat politik.''

Sikap cuek para guru atas pengabulan permohonan hal itu oleh MK, tandas dia, disebabkan karena hal itu tidak akan memengaruhi nominal gaji mereka. ''Coba saja kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran gaji guru, pasti akan direaksi keras.''

Dia mengatakan bahwa penambahan dana pendidikan dan perbaikan mental para birokrat dan politisi harus dilakukan secara simultan. ''Ya repot juga kalau dana yang dikucurkan banyak tapi dikorupsi atau mental korupsi sudah dihilang namun tidak ada dana. Yang terjadi sekarang ini kan sadis, uang beasiswa, buku kok dikorupsi.''

(Ida Nursanti /CN08)