RI-Taiwan Sepakati Perbaikan Perlindungan TKI

Irwan Nugroho - detikNews
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bertemu dengan pemerintah Taiwan. Kedua pihak menyepakati adanya perbaikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Taiwan.

BNP2TKI dan Taiwan Economic Trade Office (TETO), perwakilan Taiwan di Jakarta, bertemu dalam acara Indonesian Economic and Trade Office to Taipei (IEOTO/Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Ini merupakan acara tahunan yang sudah kelima kalinya digelar.

Direktur Penyiapan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba mengatakan, Taiwan akan lebih berupaya membela hak-hak TKI serta mengembangkan jaminan perlindungan pada TKI yang bekerja di Taiwan. Perlindungan itu menyangkut hukum, HAM, kelayakan gaji dan asuransi, serta pekerjaan sesuai kontrak.

Di samping itu, Taiwan juga menjamin TKI tidak akan lagi mengalami pemotongan gaji di luar ketentuan baik oleh majikan atau agen penyalur TKI. Juga, tidak akan ada lagi insiden penahanan gaji TKI maupun pengabaian hak pembayaran lembur bagi mereka.

"Keseriusan Taiwan untuk meningkatkan perlindungan TKI memang beralasan, mengingat TKI merupakan pekerja asing terbesar yang ada di Taiwan dengan jumlah sekitar 161 ribu saat ini," katanya seperti termuat dalam rilis BNP2TKI, Sabtu (30/4/2011).

Arifin mengatakan, kecenderungan TKI yang semakin besar di masa mendatang sudah disadari oleh Taiwan, utamanya akibat kebutuhan warga Taiwan yang terus meningkat terhadap TKI caregiver (perawat lanjut usia) di rumah tangga.

Pertemuan itu, jelas dia, juga menyepakati ditegakkannya aturan yang adil pada TKI agar terhindar dari ketidakadilan majikan maupun agen di Taiwan. Hal itu untuk menurunkan angka kaburnya TKI Kaburan di sektor pekerja rumah tangga dan ABK.

"Atas permintaan BNP2TKI, Taiwan juga akan mengatasi ulah majikan nakal yang melakukan pelecehan seksual terhadap TKI, selain menertibkan para pengguna ilegal yang mempekerjakan TKI bekerjasama dengan agensi, karena membuat makin tingginya angka TKI kaburan" terangnya.

TKI Kaburan disebabkan maraknya 'sindikat' antara majikan dengan agen dalam merekrut TKI untuk pindah majikan. "Padahal, pindah majikan di Taiwan adalah pelanggaran berat dan TKI yang melakukannya terancam dideportasi.

Sebaliknya, pemerintah Taiwan pun menpunyai permintaan kepada BNP2TKI. Antara lain meningkatkan kualitas pelatihan TKI dan pola rekrut melalui sistem online serta perbaikan materi, yang dapat berdampak pada penciptaan mutu TKI untuk bekerja di Taiwan.

"Pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI Taiwan pun akan disesuaikan dengan permintaan Taiwan, yakni bebas dari penyakit menular seperti Tuberculosis (TBC) maupun penyakit lain disebabkan virus yang menyerang perut," katanya.

Mengenai keterampilan calon TKI dan kemampuan berbahasa Mandarin, Taiwan melalui CLA (Council of Labor Affair atau Departemen Tenaga Kerja) serta TETO akan membantu mendatangkan para instruktur bekerjasama BNP2TKI dan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) yang dikelola PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta), untuk melatih bahasa dan aspek keterampilan tertentu.(irw/irw)