Disorot, rapat DPRD sering tertutup

wawasan digital
PURWOKERTO - DPRD Banyumas periode sekarang, sering sekali menggelar rapat secara tertutup, baik rapat panitia anggaran maupun rapat komisi. Hal ini mengundang banyak pertanyaan dikalangan masyarakat serta aktivis, sebab pembahasan dalam rapat tersebut tidak terpantau oleh masyarakat maupun media. Dikhawatirkan terjadi dealdeal tertentu dikalangan legislatif dan eksekutif.

Koordinator Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (LPPSLH) Banyumas, Bangkit Ari Sasongko, Jumat (4/6) mengatakan, DPRD seharusnya bersikap terbuka terutama dalam pembahasan anggaran perubahan. Sehingga rakyat bisa memantau kinerja dewan. "Kalau membahas anggaran secara tertutup, itu sudah tidak lazim. Hal itu hanya mengundang kecurigaan akan adanya deal-deal tertentu, " kata Bangkit.

Proses pembahasan anggaran perubahan di DPRD selama ini berlangsung tertutup, kurang lebih sudah ada lima kali pembahasan dan semua dinyatakan tertutup. Baik pembahasan internal dewan maupun pembahasan antara tim anggaran legislatif dengan eksekutif. Dalam anggaran perubahan tahun ini ada tambahan anggaran sekitar Rp 23 miliar.

Uang rakyat
Selain pembahasan anggaran perubahan, beberapa rapat komisi juga sering berlangsung tertutup. Terakhir, adalah rapat Komisi D dengan pihak sekolah dan komite dari Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)serta Dinas Pendidikan.

Koordinator LSM Hijau Purwokerto, Thomas Puguh Gunawan mengatakan, yang dibahas DPRD adalah uang rakyat dan bukan uang anggota dewan, sehingga tidak seharusnya berlangsung tertutup.

Thomas mengaku, sangat menyayangkan tidak adanya transparansi pembahasan anggaran di dewan. "Yang harus disadari para anggota dewan, APBD itu uang rakyat dan rakyat berhak tahu dan berhak ikut mengawal proses pembahasannya. Jadi kalau pembahasannya tertutup, itu sudah melanggar hak rakyat," tegasnya.

Tatib
Terpisah, Sekretaris DPRD Banyumas, Suyanto saat dikonformasi mengatakan, dalam tata tertib DPRD diatur adanya rapat tertutup. Dan tertutup tidaknya suatu rapat, tergantung pada pimpinan rapat.

"Khusus untuk rapat panitia anggaran, keputusan tertutup tidaknya rapat berada di tangan ketua panitia anggaran yang juga Ketua DPRD," Juli Krisdianto. "Kalau dewan mau rapat tertutup, memang ada dalam tatib," katanya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Ali Umar Basalamah berkelit, tertutupnya rapat Komisi D dengan pihak sekolah dan komite RSBI baru-baru ini, karena pihaknya tidak ingin proses pembahasan terekspose keluar.

Namun, hasil rapat tetap bisa diakses oleh media maupun masyarakat. "Toh sesudah rapat selesai, kalau ada media yang bertanya kita jawab dengan jelas tentang kesimpulan dan keputusan rapat," tutur Ali. hef/Hr