Daya Tarik Penghargaan Adipura Semakin Hambar

Banyumasnews.com

PURBALINGGA– Budayawan dan planolog asal Semarang Prof Ir Eko Budihardjo MSc menyatakan, penghargaan Adipura kini tak lagi menjadi kebanggan dan gengsi suatu kabupaten/kota. Penghargaan Adipura justru berbalik tak memiliki daya tarik. “Adipura sudah bukan merupakan penghargaan bergengsi, tetapi justru daya tariknya makin merosot, pudar dan hambar,” kata Eko Budihardjo, di Purbalingga, Senin (13/12).

Prof Eko mengemukakan hal tersebut pada saat menjadi pembicara pada seminar lingkungan hidup bertema ‘Purbalinggaku, Adipuraku : Menuju Adipura yang Substantif’, di Pendopo Dipokusumo, Pemkab Purbalingga (Jateng), Senin (13/12). Seminar diselenggarakan oleh Forum Purbalingga Bersih bekerjasama dengan PD Muhamadiyah, PC Nahdlatul Ulama, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Jawa, Gereja Katolik, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Purbalingga.

Menurut Mantan Rektor Undip 1998 – 2006 ini, kemungkinan penyebab menurunya daya tarik penghargaan Adipura karena kadar selektivitas yang menurun, terlalu banyak kabupaten/kota yang mendapat juara, dan tumpang tindih dengan penghargaan lain seperti Wahana tata Nugraha atau penghargaan Kota Sehat. “Yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya indikasi gratifikasi untuk memperoleh Adipura seperti yang terjadi di Kota bekasi, serta independensi tim penilai yang diragukan,” tegas Eko yang kini juga menjabat ketua Forum Keluarga Kalpataru Lestari (FOKKAL).

Eko menambahkan, penghargaan Adipura saat ini juga hanya dijadikan sekedar tujuan belaka (goals), tetapi bukan menjadi wahana untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung gerakan kota hijau dan bersih. “Pemangku kepentingan seperti LSM, perguruan tinggi, pers, swasta dan masyarakat juga jarang yang dilibatkan dalam mendukung perolehan Adipura, akibatnya penghargaan ini semakin kurang menarik,” tambah Eko.

Dibagian lain Eko mengatakan, sudah saatnya Adipura dipandang untuk menciptakan kota hijau berkelanjutan (sustainable green city), bukan lagi untuk sekedar menciptakan kota berwawasan lingkungan (eco-city).

“Ada 10 perintah untuk mewujudkan kota berkelanjutan, yakni ekologi, ekonomi, pemberdayaan warga, pelibatan swasta, penegakan hukum, kenikmatan warga, etika pembangunan, hemat energi, kesetaraan dan keindahan,” kata Eko.

Pada prinsipnya, kata Eko, untuk mewujudkan kota berkelanjutan pemkab/ pemkot harus memiliki visi, misi dan strategi jangka panjang secara partisipatif, serta integrasi antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat dan keragaman budaya. Tak hanya itu, kata dia, penting juga diselenggarakan kerjasama, kemitraan dan komunikasi antar pemangku kepentingan, antar sektor dan antar daerah.

”Mewujudkan kota berkelanjutan harus menerapkan prinsip memelihara dan mengembangkan sumber daya lokal, meminimalkan tapak ekologis, menerapkan manajemen kependudukan, juga memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak publik,” paparnya.

Eko menuturkan, prinsip-prinsip yang dikemukakan ini berdasarkan teori Urban & Regional Development Institute atau URDI (2010) juga mengharapkan peran pemkab/ pemkot dalam menata hukum yang berkeadilan. Menurut Eko, pemkab/ pemkot bertanggungjawab mendorong terciptanya masyarakat belajar. (BNC/tgr)