Menkes: Makanan dari Jepang Masih Aman Dikonsumsi

tahenk Thu Mar 24, 2011 10:56 pm

INILAH.COM
JAKARTA- Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meyakinkan bahan pangan dari Jepang yang ada di Indonesia saat ini masih aman untuk dikonsumsi. Pasalnya, makanan tersebut dikirim sebelum terjadinya gempa dan tsunami serta belum terkontaminasi radiasi.

Menkes menjelaskan hal itu di Kantor Presiden usai rapat kabinet, Kamis (24/3/2011). Menurutnya, pangan terbagi menjadi dua, pangan segar dan olahan. Pangan olahan berada di bawah pengaturan badan POM dan sudah dikeluarkan surat edaran bahwa makanan yang dikiriim di bawah 11 Maret 2011 masih aman dikonsumsi.

“Data terakhir pangan olahan yang ke Indonesia dari tanggal 9 Maret 2011 dan tiba di Indonesia 18 Maret 2011. Pangan olahan Jepang yang ada di pasaran terdaftar di Badan Pom aman," kata dia.

Untuk makanan dari Jepang yang sudah dikirim setelah 11 Maret 2011 atau pasca gempa dan tsunami, Menkes meminta makanan tersebut dilengkapi sertifikat bebas radiasi dari otoritas Jepang. Itu juga berlaku untuk melengkapi sertifikat bebas radiasi dari otoritas Jepang.

Pangan segar juga mendapat perlakuan sama. Semua yang masuk ke Indonesia sesudah tanggal 11 Maret 2011 harus sudah ada surat setifikasi bebas radiasi. Kalau mungkin ada sebagian pangan yang sudah telanjur masuk dan di karantina, maka akan dilakukan cek sampling oleh Batan. Keputusan boleh keluar dari karantina atau tidak ditentukan oleh Batan.

Menkes mengatakan, pangan dari Jepang yang ada di Indonesia antara lain roti, kue, mie, bihun, kwetiau, saos, kembang gula, bumbu, makanan ringan, kecap, dan bahan tambahan pangan. "Sampai sekarang belum ada yang dikapalkan sesudah tanggal 11 Maret 2011," tegas Menkes.

Pengamanan makanan dari radiasi itu sudah pernah dilakukan pemerintah ketika terjadi peristiwa meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Uni Sovyet (sekarang Ukraina). Sudah ada Permenkes yang mensyaratkan bebas radiasi untuk impor pangan dari eks Eropa Timur. "Jadi sekarang kita tinggal menambahkan saja bahwa ada Jepang yang terkena aturan itu," katanya. [tjs]