486.000 Orang Terancam Tanpa KTP

* Dampak Penundaan Penetapan APBDP
PURWOKERTO - Konflik berkepanjangan antara Bupati Mardjoko dan DPRD Banyumas menimbulkan dampak samping bagi sedikitnya 486.000 warga Banyumas.

Konflik tersebut membuat DPRD Banyumas ''menyandera'' penetapan APBDP, padahal sejak Kamis lalu (8/9) blangko KTP habis.

Anggaran pengadaan blangko KTP di APBDP sebesar Rp 975 juta yang semestinya bisa cair bulan Agustus tak jelas kapan akan cair. Alhasil, sebanyak 650.000 blangko baru untuk mencukupi kebutuhan, menunggu Bupati dan DPRD ''berdamai'', sehingga APBDP bisa ditetapkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Banyumas, Rofiq Widadi, menuturkan kondisi itu dapat menyebabkan terhentinya pelayanan pembuatan KTP pada masyarakat.

Setidaknya ada 750.000 warga Banyumas yang pada tahun ini harus memperpanjang masa berlaku KTP. Hingga persediaan blangko KTP habis, hanya sekitar 264.000 warga yang dapat terlayani saat memperpanjang masa berlaku KTP.

"Akibat blangko KTP habis maka ada 486.000 warga yang belum bisa memperpanjang masa berlaku KTP," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Habisnya blangko, jauh hari sudah diperhitungkan, sehingga ada usulan anggaran di APBDP. Dindukcapil meminta persediaan blangko KTP sebanyak 650.000 lembar.

"Persediaan memang diminta lebih banyak untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan identitas. APBDP seharusnya dapat disahkan pada 23 Agustus lalu, tapi sampai sekarang ternyata tak kunjung disahkan," terangnya.

9 September

Kasubag Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan, Koni Wurnaningsih, menuturkan saat ini persediaan blangko yang ada hanya cukup untuk melayani pemohon yang mendaftar hingga 9 September. "Pemohon setelah tanggal itu harus menunggu blangko baru," katanya.

Seorang pemohon KTP, Radisan (40), belum tahu persediaan blangko habis. "Wah berarti kemungkinan bisa selesai lebih lama, sebab tadi petugas mengatakan akan jadi seminggu lagi," tutur Warga RT 2 RW 6 Kelurahan Karangklesem itu.

Semakin lama pembuatan KTP tentu akan sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Ia mengaku khawatir jika tak kunjung jadi, saat ia sakit tak akan bisa mengurus jamkesmas.

"Sekarang ngurus apa-apa harus pakai KTP, belum lagi kalau nanti saya berpergian terus di jalan kena musibah, identitas saya tak diketahui," ujar buruh tani itu. (K17, H39-17)


sumber: suaramerdeka