Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

http://www.banjarnegarakab.go.id

(BANJARNEGARA) – Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanaan roda pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tak pandang daerah, suku dan sosial budaya termasuk di dalamnya laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu perencanaan harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan realitas yang ada dan terhindar dari empat faktor kesejangan yaitu akses, manfaat, partisipasi dan pengawan pembangunan.

“Dengan latar belakang seperti itulah kegiatan Perencanaan dan penganggaran responsif gender diselenggarakan” ujar Bambang Siswanto, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (KBPP), Selasa (22/11) di hotel Central.

Sebanyak 45 peserta yang mewakili pejabat perencana dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), lanjutnya, hadir pada acara pelatihan yang direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut. Narasumber dan fasilitator, imbuhnya, berasal dari tenaga ahli Pusat Pengarusutamaan Gender (PUG) Propinsi DIY serta Tim Teknis ARG Propinsi Jawa Tengah. “Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah tersusunya anggaran yang responsif Gender di seluruh SKPD di Banjarnegara” ujarnya.

Sekda Syamsudin, S. Pd., M. Pd., pada kesempatan pembukaan acara mengingatkan bahwa Jawa Tengah pada tahun 2010 telah ditunjuk sebagai Propinsi uji coba penerapan anggaran responsif gender tingkat nasional. Ia mengigatkan harapan Gubernur pada tahun 2012 seluruh kabupaten kota telah melaksanakan anggaran responsif gender minimal untuk satu kegiatan. “Saya berharap usai mengikuti kegiatan ini para pejabat perencana faham dan mampu membuat perencaanaan dan penganggaran yang responsif gender” katanya.

Dengan disusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, lanjutnya, harapannya pelaksanaan pembangunan dapat lebih efektif, efisien, tepat waktu dan tidak bias gender. Perhatian terhadap masalah gender ini tidak mengartikan ada porsi khusus anggaran untuk laki dan anggaran untuk perempuan. “Akan tetapi anggaran yang ada dioptimalkan dan dinaliasi dengan cermat agar tidak terjadi bias gender sehingga anggara bisa tepat guna dan lebih berdaya guna” imbuhnya. (**--ekobr)