Kepala Dinkes Diminta Mundur

suara merdeka

Ketua DPRD Tak Menanggapi
PURWOKERTO - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto,
diminta untuk berani mengundurkan diri karena dianggap sering mengabaikan
standar pelayanan cepat penyelamatan masyarakat yang sedang membutuhkan penanganan kesehatan.

Hal itu menjadi salah satu catatan penting atas rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Tahun 2010 yang disampaikan Ketua Pansus LKPJ, Subagio, dalam sidang paripurna istimewa DPRD, kemarin.

Menurut Subagio, kepala dinas harus berani bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Alasannya, karena selama ini saat ada pengaduan warga kurang mampu terkait bantuan biaya pengobatan, dinas tersebut sering kali menolak dengan alasan harus tertib administrasi dulu.

Ia mencontohkan, warga yang gagal mengurus karena dianggap belum masuk dalam daftar verifikasi penerima bantuan kesehatan. ”Jangan sampai administrasi lebih penting daripada penyelamatan jiwa manusia, karena menyangkut hidup matinya seseorang,” tegasnya.

Usai membacakan laporan pembahasan Pansus yang sudah menjadi keputusan DPRD, Subagio kembali menyampaikan kepada pimpinan sidang. Ketua DPRD Juli Krisdiyanto sebelum menutup acara memberi kesempatan, namun selanjutnya tak memberi waktu untuk tanggapan balik.

”Mohon sekali lagi agar masalah warga yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat tidak dikalahkan oleh masalah tertib administrasi. Kalau tidak sanggup saya usulkan pemangku jabatan di dinas kesehatan mundur saja,” katanya.
Tak Direspons Sayangnya, usulan tersebut tak direspons Ketua DPRD. Bupati maupun kepala Dinkes yang hadir tak diberi kesempatan untuk menanggapi hal itu. Ketua DPRD langsung menutup persidangan.

Menanggapi hasil rekomendasi LKPj dari DPRD, Bupati Mardjoko dalam sambutannya mengatakan ada tiga masalah yang menjadi hambatan sampai sejauh ini.

Pertama terkait daya dukung investasi masih menghadapi hambatan, harga-harga tanah masyarakat yang dinaikkan cukup tinggi. Terkait dengan bidang pendidikan, masih banyak kalangan guru yang perlu ditingkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraannya. Kemudian kendala lain yakni terkait masalah kepegawaian. Di Banyumas jumlah pegawai sangat besar, namun kemampuannya belum bisa dimaksimalkan. Padahal, di sisi lain membebani daerah untuk belanja pegawainya. ”Kami sangat berharap DPRD membantu untuk mencarikan solusi ke depan.” (G22-17)