Swasta Sulit Penuhi Kuota

*Akibat Minimnya Pendaftar
PURWOKERTO(Radar Banyumas)-Sejumlah sekolah swasta di wilayah Kabupaten Banyumas, ternyata masih dipandang sebelah mata. Mereka kesulitan menjaring siswa baru. Bahkan tak jarang, hingga hari penutupan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jumlah calon siswa yang mendaftar tidak bisa memenuhi kuota yang telah disediakan sekolah.

Salah satunya di MTs Al Hidayah Purwokerto Utara. Madrasah yang berada di pinggiran ini mengaku sangat kesulitan mendapatkan murid hingga kuota terpenuhi. "Per hari ini (kemarin, red) yang sudah mendaftar baru 32 calon siswa," kata Drs Masngadi, kepala MTS Al Hidayah pada Radarmas di sela-sela kegiatan PPDB siang kemarin. Padahal kuota yang disediakan MTs sekitar 90 kursi.
"PPDB tahun ini, kami menerima tiga kelas. Jika per kelas mendapat jatah 30 berarti tahun ini kami menerima 90 siswa baru," ujarnya. Sekolah ini terpaksa baru akan menutup pendaftaran menjelang masuk.
"Tanggal 9 Juli mendatang, kami baru bisa menutup PPDB. Semoga sudah ada tambahan," harapnya. Tak hanya itu, dalam PPDB kali ini, sekolah tidak menerapkan seleksi administrasi seperti yang dilakukan di sekolah kebanyakan. Asalkan calon siswa bisa mengaji, maka bisa langsung diterima. Sebab, sekolah ini merupakan sekolah berbasis agama.
Kurangnya pendaftar di sekolah swasta, menurut Masngadi, karena kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.Sekolah swasta hanya menerima siswa "buangan" dari sekolah negeri tersebut, tentunya dengan kualitas siswa yang kurang.

Masngadi berharap dalam PPDB mendatang, ada pengklasifikasian NEM siswa di sekolah negeri. Ia mengilustrasikan SMP Negeri yang menerima 200 calon siswa. Dari 200 calon siswa tersebut, harus ada penyebaran siswa dengan NEM yang tinggi dan rendah. "Sehingga nantinya siswa dengan NEM tinggi dan pintar tidak berkumpul di sekolah negeri saja. Sekolah swasta juga kebagian siswa pintar," tegasnya.

Ketidak mampuan sekolah swasta untuk mengejar prestasi juga dikarenakan taraf ekonomi siswa di sekolah swasta yang tergolong di keluarga kurang mampu. Hampir 90 persen siswa di MTs Al Hidayah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Meski biaya yang ditetapkan sekolah sudah jauh di bawah di sekolah negeri. "Untuk sumbangan pendidikan atau biaya operasional pemeliharaan, kami hanya mematok Rp 150 ribu. Terkadang masih bisa diangsur," ujarnya.

Kondisi serupa juga dialami SMA Jenderal Soedirman. Sekolah yang berada di wilayah Purwokerto Selatan ini juga mengalami penurunan calon pendaftar setiap tahunnya. "Jika diambil rata-rata hampir setiap tahun mengalami penurunan," kata Nunik Nurindah, salah satu guru di SMA Jenderal Soedirman.

Alasan penurunan ini terkait anjuran pemerintah yang mendorong siswa agar masuk SMK. Di satu sisi, kebijakan ini menguntungkan SMK, baik swasta dan negeri. Bahkan ada beberapa SMK yang sudah berhasil memenuhi kuota sebelum PPDB dimulai. Namun bagi SMA swasta, kebijakan ini sangat merugikan.

"Kalau untuk SMA yang sudah mempunyai pasar seperti SMA Muhammadiyah pasti sudah mempunyai calon pendaftar yang pasti. Tapi sekolah swasta kebanyakan sulit untuk mendapatkan murid. Dan keluhan hampir sama dirasakan SMA swasta," tambahnya.

Seharusnya, kata Nunik, pemerintah tidak hanya memperhatikan nasib SMK saja. SMA swasta pun juga harus diperhatikan terutama dalam PPDB. "Jika memang bisa dikonversi rombelnya maka harus cepat digabung supaya swasta tetap bisa bertahan," ujarnya.

Pada PPDB kali ini, SMA Soedirman pasrah menerima jumlah calon siswa baru. Rencananya, akan dibagi menjadi dua rombel. Namun, hal itu kembali pada jumlah pendaftar. Jika lebih dari 60 siswa, maka bisa dibagi menjadi dua rombel. "Kalau kurang harus dibuat kelas besar dan kecil," pungkasnya. (jul)