Stok Beras Raskin Sampai April 2012 Aman

PURWOKERTO - Persediaan beras untuk keluarga miskin (Raskin) sampai Bulan April 2012 aman, demikian kesimpulan hasil pantauan Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dipertanbunhut). BAPPELUH & KP, Dinperindagkop, Inspektorat, dan Bagian Perekonomian Setda, Senin (28/11) kemarin. Tim yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asekbang & Kesra), Ir Tjutjun Sunarti Rochidie tersebut mengadakan pemantauan terhadap 3 gudang bulog yang berada di Sokaraja, Klahang dan Cindaga.

Kepala Sub Drive IV Bulog Purwokerto, Witono mengatakan, persediaan beras raskin di 3 gudang bulog sampai dengan 26 November 2011 sebesar 8.355 ton terdiri dari beras Dalam Negeri 3.955 ton dan beras impor dari Vietnam 4.400 ton, tersebar di gudang Sokaraja 1.233 ton beras Dalam Negeri (DN) dan 1.202 beras impor/Luar Negeri (LN), di gudang Klahang 1.186 ton DN dan 1.400 ton LN sementara di gudang Cindaga terdapat stok 1.536 ton DN dan 1.800 ton LN. “Sampai bulan Febuari 2012 raskin mampu dipenuhi dari beras DN” kata Witono. “Bulog juga akan tetap melaksanakan pembelian beras dari petani.” imbuhnya

Witono juga menjelaskan, kebijakan impor beras dari Vietnam merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang harus dilaksanakan di tingkat daerah. Beras impor/LN hanya digunakan sebagai cadangan apabila sampai dengan musim panen April 2012 beras DN tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras raskin. Tetapi apabila telah tercukupi, beras impor tidak akan disalurkan. Sedangkan untuk penyaluran raskin ke 13 bulan Desember 2011, kata Witono, bulog sudah siap tinggal menunggu pemerintah dari Provinsi maupun pusat” jelasnya.

Tjutjun menjelaskan, monev dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan beras raskin dan memantau keberadaan beras impor dari Vietnam yang berada di 3 bulog di Kabupaten Banyumas, juga untuk memastikan bahwa stok beras raskin mencukupi untuk awal Tahun 2012, sekaligus sebagai bentuk koordinasi antara Pemkab Banyumas dengan bulog dalam pelayanan beras untuk keluarga miskin.

Tentang adanya beras impor/LN Tjutjun mengatakan, kebijakan impor beras merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh bulog (sebagai bagian dari instansi vertikal/pusat) yang ada di daerah. Beras impor digunakan sebagai cadangan apabila beras dalam negeri tidak mencukupi. Sepanjang bulog mampu membeli beras dari petani untuk pemenuhan raskin, maka beras impor tidak disalurkan. “ Secara kwalitas beras LN sama dengan beras DN hanya beras LN lebih putih, namun rasa beras DN lebih enak” katanya. Tjutjun juga menegaskan, “Pemkab akan selalu mengadakan pemantauan/operasi apabila beras impor nantinya disalurkan” jelasnya. (*)


sumber: HUMAS