Tarif Bus Mikro Melonjak Tajam, Penumpang Mengeluh

PURBALINGGA – Ini bukan karena pemerintah sudah memberlakukan kenaikan tarif angkutan untuk menyesuaikan dengan kenaikan BBM. Bukan pula terjadi saat masa arus lebaran dan mudik.

Tapi, tarif bus mikro jenis AKDP jurusan Purwokerto-Bobotsari, kemarin (14/3), sudah dikeluhkan penumpang. Beberapa penumpang menuturkan, kondektur beberapa bus mikro menaikkan tarif secara tidak wajar. Alasannya, bus tersebut ialah armada terakhir yang melebihi pukul 18.00. Tarif yang diminta lebih dari Rp 10 ribu satu orang. Padahal tarif semestinya maksimal Rp 6 ribu.

Wahyu, salah satu penumpang asal Bobotsari mengaku sempat kaget saat akan membayar. Pasalnya, kondektur meminta ongkos untuk dua orang Rp 25 ribu.

Padahal saat menggunakan bus jurusan Purwokerto-Pemalang hanya Rp 6 ribu-Rp 7 ribu per orang. “Kernet bus beralasan ini bus terakhir. Meski sebelumnya di wilayah Sokaraja mengatakan jurusan akan sampai Bobotsari,” katanya.

Eri, penumpang lainnya mengatakan, dia heran belum ada kenaikan BBM, para pengelola bus sudah berani menaikkan tarif. Dengan alasan apapun ,lanjutnya, itu tidak benar dan tidak wajar. Dia mengaku baru kali ini menemukan tarif bus biasa mencapai dua kali lipat dengan alasan bus terakhir.

“Kalau seperti ini mendingan pakai taksi, paling banter Rp 100 ribu sampai depan rumah. Barang bawaan yang banyak lebih nyaman. Tapi saya masih menahan diri dan tidak emosi, meski akhirnya kernet memahami dan mengalah. Tapi kan kasihan penumpang lainnya,” ungkap pria tinggi itu.

Pantauan Radarmas, bus AKDP dari Purwokerto memang sampai usai maghrib masih ada. Hanya saja banyak yang dialihkan atau dioper untuk sampai ke tujuan akhir, misalnya Bobotsari. Para penumpang mengaku tidak masalah dioper asalkan tarif wajar.

Saat dikonfirmasi, Kepala Terminal Purbalingga, Subagyo mengaku endengar keluhan itu. Baik dari penumpang maupun keluhan para awak mikro bus. Biasanya awak angkutan mengaku sepi penumpang dan memang ada yang menaikan sedikit tarif.

“Purbalingga-Purwokerto yang sesuai aturan Menteri Perhubungan Rp 2.800, kadang ada yang menaikkan sedikit. Tapi meski salah masih ada yang membayar, misalnya Rp 3.000 atau Rp 3.500 per orang. Tapi jika seperti jurusan Purwokerto-Bobotsari membuat tarif lebih dari 10 ribu per orang, sudah kelewatan,” paparnya.

Pihaknya sudah berulangkali memberikan pembinaan dan jika terbukti jenis PO nya, bisa kena sanksi. Prinsipnya, tarif tidak memberatkan penumpang. Meskipun diakui memang keluhan awak angkutan sepi penumpang kerap diterimanya.

sumber: kotaperwira.com